Laporan: Aqsa Riandy Pananrang, dilaqsa@yahoo.co.id
Makassar, Tribun - Aktivis gender dan kaum perempuan di Makassar dan sekitarnya menuntut terselenggaranya musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) khusus kaum wanita.
Ini untuk mengakomodir kepentingan wanita dalam alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Makassar
Kesepakatan tersebut lahir dalam Seminar Sehari Penguatan Jaringan dan Koordinasi Advokasi APBD Kota Makassar yang Responsif Gender di Hotel Royal Regency, Jumat (22/2), yang digelar FPMP Sulsel bersama The Asia Foundation.
Kegiatan ini menghadirkan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Direktur Idea Yogyakarta Rinto Adriono sebagai pembicara.
“Selama ini, memang keterwakilan kaum perempuan dalam penentuan APBD masih kurang termasuk alokasi anggaran karena kurang dilibatkan dalam musrenbang baik tingkat kelurahan hingga kecamatan,” kata Koordinator Umum FPMP Sulsel Zohra Andi Baso di hadapan ratusan aktivis perempuan dari berbagai organisasi kewanitaan di Sulsel.
Ke depan, aktivis yang getol menyuarakan kepentingan perempuan ini berharap keterlibatan kaum wanita tidak lagi menjadi pernak-pernik namun bisa berperan dalam penentuan kebijakan.
Technical Asistance FPMP Rinto menambahkan selama ini alokasi anggaran daerah untuk kepentingan perempuan utamanya kaum ibu masih jauh dari keberpihakan padahal sejauh ini kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari perempuan.
“Misalnya retribusi pelayanan kesehatan. Di Makassar saya dengar salah satu penyumbang terbesar PAD dari kebersihan, jelas yang bayar retribusi kebanyakan ibu-ibu rumah tangga,” jelasnya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar