JAMINAN PERSALINAN; Pelaksanaan Program Bersalin Gratis Agar Transparan

Written by Suara Warga
Monday, 20 June 2011 05:43


Jombang – Kemungkinan terjadinya penyelewengan pada pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Jombang dinilai kecil. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Bahana Bela Binanda, Selasa (14/6) siang.

Sebelumnya, transparansi atas pelaksanaan program Jampersal di Kabupaten Jombang diragukan sejumlah kalangan. “Apakah dana Rp. 3,5 miliyar tersebut tidak akan menguap jika ternyata tidak habis selama satu tahun anggaran ini?” ujar Alfiyah Ashmad dari Narisakti Jombang.

Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jombang Fifi Ekawati mendesak perlunya dilakukan pengawasan agar tidak terjadi double accounting antara Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal sehingga dana tersalur tepat sasaran.

Pentingnya transparansi pada pelaksanaan program bersalin gratis tersebut membuat sejumlah organisasi masyarakat sipil dari Narisakti, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jombang, Lakpesdam NU Jombang, Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), serta INTI Jombang mendesak DPRD Jombang menjalankan fungsi kontrolnya agar tidak ada penyelewengan pada program Jampersal.

DPRD Jamin Tak Ada Penyelewengan
Dihadapan para aktifis organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Warga Jombang, Bela Binanda menjamin adanya transparansi dan tidak terjadinya double accounting antara pengguna Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal. . “Sekecil apapun penyelewengan pasti akan terlihat pada hasil audit BPK. 1 sen pun selisih BPK akan tahu,” ungkapnya.

Untuk menjamin transparansi pelaksanaan program bersalin gratis itu, Bela mempersilahkan berbagai kelompok masyarakat melakukan pendampingan untuk mengawal program Jampersal tersebut. “Soal Transparansi, bukan sekedar dana saja. Namun soal pelayanan dan juga proses perawatan terlaksana dengan baik itu juga yang perlu diawasi.”

Aan Anshori, Manajer Program Lakpesdam NU Jombang mengatakan, sejumlah organisasi masyarakat sipil, LSM dan Ormas di Jombang akan turut aktif melakukan sosialisasi kepada warga dan melakukan pengawasan pada pelaksanaan program Jampersal.

Pihaknya juga berencana membagikan selebaran berupa informasi terkait Jampersal dan akan dicantumkan sejumlah call center puskesmas dan sejumlah telepon penting, termasuk nomor telepon anggota dewan. “Sehingga, masyarakat bisa mendapat penjelasan terkait Jampersal,” ungkapnya.

Program Jampersal merupakan program pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan dan pemeriksaan masa nifas bagi seluruh ibu hamil yang menggunakan fasilitas kesehatan dengan program pembiayaannya ditanggung pemerintah (gratis) bagi seluruh warga, meskipun tidak masuk dalam kuota Jamkesmas atau Jamkesda. Program tersebut merupakan program baru dari Kementerian Kesehatan yang dibiayai APBN dan berlaku sejak 1 April 2011.

Di Jombang, program Jampersal baru bias diberlakukan pada 1 Juni 2011, karena telatnya anggaran dari Pemerintah pusat. Informasi terakhir menyebutkan, anggaran untuk program bersalin gratis di Kabupaten Jombang mencapai Rp. 3,5 Milyar selama tahun 2011. (Ms/Robiah)

Last Updated on Monday, 20 June 2011 05:45

Pemkab Jombang Tidak Optimal Tegakkan HAM

Jombang - Proses penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Jombang belum optimal. Beberapa kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Jombang tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan HAM.

Hal itu terungkap saat konferensi pers yang digelar oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya (Lakpesdam) NU Jombang, Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK) serta Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur, Rabu (10/12) siang.

Acara yang digelar bersamaan dengan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia pada 10 Desember ini, terungkap beberapa fakta pembiaran pelanggaran HAM oleh pemerintah. Pemerintah Daerah bahkan dituding banyak melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk pelanggaran hak sipil-politik, ekonomi serta sosial budaya.

Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), Aan Anshori mengungkapkan, mandeknya penegakan HAM di wilayah Jombang disebabkan oleh kinerja DPRD dan Pemerintah Kabupaten yang tidak sensitif pada kebutuhan rakyat. Kedua lembaga ini juga terkesan enggan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Dalam catatan Aan, pelanggaran HAM di Jombang terlihat nyata karena sering terjadi intimidasi yang menimpa pekerja media dan aktifis LSM saat mencoba mengungkap kasus-kasus krusial. “Sepanjang tahun 2008 ini ada 8 kasus intimidasi dan penganiayaan yang menimpa kawan-kawan pers dan aktifis HAM, dan rata-rata yang terkena intimidasi adalah mereka yang sedang berusaha mengungkap kebobrokan pemerintah daerah,” kata dia.

Pengurus Lakpesdam NU Jombang, Arifah Anas mengungkapkan, belum optimalnya penegakan HAM di Jombang terlihat dari sikap DPRD Jombang dalam membuat peraturan daerah (Perda). Ia mencontohkan, dalam merumuskan Perda prostitusi, legislatif tidak mengkaji secara komprehensif dampak yang akan menimpa perempuan jika perda tersebut disahkan. “Perda prostitusi berpotensi besar untuk mendiskriminasikan kaum perempuan. Dimana dalam perda tersebut, seoalah-olah gerak dari perempuan dibatasi, tetapi hal itu seakan lepas dari kajian dewan,” katanya.

Ia menambahkan, pelanggaran HAM yang dilakukan Pemkab Jombang terlihat pada tidak mampunya pemerintah melindungi petani. “Setiap petani butuh pupuk, pupuk yang dibutuhkan tidak ada, dan saat panen harga selalu anjlok, akhirnya petani selalu dirugikan. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu melindungi kepentingan petani,” tandas Arifah Anas.

Selain beberapa pelanggaran HAM diatas, Lakpesdam NU Jombang, LINK serta JIAD Jatim juga mencatat terjadinya pelanggaran HAM pada ranah hukum. Kasus salah tangkap pada Kemat Cs yang terjadi beberapa waktu lalu, membuktikan telah terjadi penyalahgunaan wewenang berlebihan terhadap proses hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum. “Terjadinya kasus salah tangkap ini adalah bukti bahwa aparat penegak hukum tidak optimal dalam menjalankan tugasnya,” tandas Aan Anshory seusai acara konferensi pers. (Ms) sumber http://www.lakpesdamjombang.org/

Harga turun, BBM Sulit Didapat

Jombang – Turunnya harga bensin senilai Rp. 5.500,- tidak serta merta membuat masyarakat senang. Pasalnya, turunnya harga bahan bakar primadona ini tidak disertai dengan kemudahan untuk mendapatkannya.

Sugianto (28), warga Desa/Kec. Ngoro – Jombang mengaku kesulitan mendapatkan bensin di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) disekitar tempat tinggalnya. Ia mengatakan, sudah dua SPBU yang didatangi namun bahan bakar yang dicari tidak tersedia. “(kelangkaan BBM) ini terjadi sejak harga bensin diturunkan.” Kata dia, Senin (8/12) petang.

Sementara itu, Marsini (32) salah seorang karyawan SPBU di jalan Soekarno Hatta mengaku, persediaan bensin di SPBU tempatnya bekerja sudah telat sejak Minggu (7/12) pukul 11.00 siang. Selain mengalami keterlambatan, pasokan BBM jenis premium juga dikurangi dari jatah biasanya karena harus dibagi dengan delapan SPBU lainnya. “Soal penyebab keterlambatan kita tidak tahu pasti,” ungkap Marsini.

Situasi di SPBU Jalan Hasyim Asyari juga tidak jauh berbeda. Antrian panjang terjadi meskipun bensin jenis premium telah habis. Pelanggan SPBU tersebut terpaksa mengisi kendaraannya dengan bahan bakar jenis Petramax. Salah seorang karyawan yang enggan disebut namanya mengaku situasi seperti itu biasa terjadi dan di SPBU tempatnya bekerja. “Di sini tidak pernah mengalami keterlambatan pengiriman, antrian kali ini disebabkan jumlah pembeli yang meningkat dari hari-hari biasanya.” Kata dia.

Dian (23), karyawan SPBU di jalan Gatot Subroto mengatakan keterlambatan pengiriman bahan bakar memang terjadi. Namun dia tidak dapat menjelaskan penyebab keterlambatan tersebut. (Eka Rimawati) sumber http://www.lakpesdamjombang.org/

Stop AIDS Kasih Sayang dan Keteladanan

Hari AIDS se dunia di Kabupaten Jombang di peringati pada 1 Desember 2007. Peringatan Hari AIDS diselenggarakan di Halaman Kantor Pemkab Jombang. Dihadiri Wakil Bupati selaku Ketua KPA Jombang, Sekdakab Jombang, Wakapolres, Pimpinan Unit Kerja Lingkup Pemkab Jombang, LSM JCC, Lapesdam NU, Pemuda Muhammadiyah, LSM Paramitra, Koalisi Perempuan Indonesia, PPI dan Komunitas Otomotif.
Ketua KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Jombang Drs. H. Ali Fikri menekankan bahwa berbicara tentang AIDS di Kabupaten Jombang bukan hanya menghitung jumlah penderita HIV/ AIDS yang saat ini sudah mencapai 30 kasus. Yaitu 10 kasus HIV 20 kasus AIDS dan 14 orang diantaranya telah meninggal dunia. Sesuai dengan tema STOP AIDS yakni tepati janji, kepemimpinan, keteladanan dan kasih sayang, marilah kita bersama-sama mencegah penyebaran HIV/AIDS. “Saatnya pelajar memimpin penanggulangan AIDS, arti memimpin disini untuk memimpin diri sendiri syukur-syukur bisa memimpin lingkungannya untuk penanggulangan AIDS”, kata Drs. H. Ali Fikri
Pada kesempatan tersebut disampaikan hadiah kepada pemenang lomba Poster dalam rangka Hari AIDS se Dunia. Juara I – Oktavirna Faradhysa dari SMAN 2 Jombang
Juara II – Jujuk Prastyo dari SMAN 3 Jombang dan Juara III – Kartikadiosa dari SMAN 2 Jombang dan Juara Favorite Aldi Reza Pambudi dari SMAN 2 Jombang masing-masing mendapatkan Trophy, piagam dan uang.
Bulan Desember ini KPA dan BNK Jombang akan menyelenggarakan Pelatihan Relawan untuk pelajar, ini sebagai tindak lanjut bahwa Saatnya Pelajar Memimpin Penanggulangan AIDS.
Dengan membawa lilin yang menyala seluruh peserta melakukan long march bersama Drs. H. Ali Fikri, Sekda dan Wakapolres disepanjang jalan Wahid Hasyim, Alon Alon, Jl. A. Dahlan , Jl.Agus Salim, Jl. Setia Budi dan kembali ke Pemkab. Kemudian dilanjutkan dengan teatrikal, musik dan puisi serta testimony dari ODHA.(kw) sumber http://www.jombangkab.go.id

Kualitas Guru SD dan MI di Jombang Memprihatinkan

Jombang,Kualitas guru sekolah dasar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, di bawah standar. Dalam uji kompetensi yang diikuti guru kelas dan bidang studi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) beberapa waktu lalu, banyak guru yang mendapatkan nilai 2 dan 5.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Setyo Darmoko mengatakan, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Hal itu mengindikasikan adanya masalah pada mutu pendidikan di Jombang.

Menurut Setyo Darmoko, dari 825 guru SD dan MI yang mengikuti ujian kompetensi, hanya 1 guru yang memenuhi standar dengan nilai 8 pada bidang studi Bahasa Indonesia. "Untuk bidang studi seperti Matematika dan IPS nilai para guru masih baik. Namun tidak demikian dengan nilai IPA yang di bawah standar, yakni 2 dan 5," ujar Setyo ketika ditemui di Surabaya, Selasa (18/11).

Setyo menjelaskan, untuk materi Didaktik Metodik yang juga diberikan selama uji kompetensi, tidak ada satu pun guru yang lolos ujian. Menurut dia, 352 atau 42% guru peserta uji kompetensi hanya mendapat nilai 4 dengan nilai rata-rata 40.

Menurut dia, guru kelas dan bidang studi di Jombang tidak pernah mendapatkan penyegaran ilmu per bidang studi. Selama ini pelatihan yang diberikan kepada guru masih sebatas pengenalan sistem dan kurikulum. "Saya akui banyak guru di Jombang yang ketinggalan dalam hal penerapan kurikulum baru. Sehingga secara tidak langsung, meninggalkan pendalaman bahan mengajar."

Setyo Darmoko berjanji akan lebih meningkatkan kualitas guru di Jombang. Di antaranya dengan mengintensifkan pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum baru. "Jika kita tidak mengubahnya, saya khawatir kualitas pendidikan anak didik di tingkat SD dan MI tersebut," katanya. Sumber http://www.lakpesdamjombang.org/

JAGUNG GAGAL BERBUAH, PETANI TERANCAM MERUGI

Jombang – Sejumlah petani asal Desa Kalang Semanding Kecamatan Perak Kabupaten Jombang kelimpungan dan terancam merugi. Pasalnya, tanaman jagung seluas 20 hektar yang mereka tanam gagal berbuah.

Kondisi ini makin memberatkan petani sebab selain terancam gagal panen, mereka juga harus menanggung beban mengembalikan dana kredit kepada PT Dupont Indonesia, sebuah perusahaan benih yang bekerjasama dengan petani untuk membudiyakan benih jagung jenis Pioneer.

Menurut petani setempat, kesepakatan kerjasama antara petani dengan PT Dupont Indonesia berawal dari tawaran pihak perusahaan benih tersebut yang memberikan contoh-contoh hasil panen jagung jenis Pioner. Karena tertarik dengan iming-iming hasil maksimal, 35 petani yang areal lahannya berada di wilayah Dusun Ngrombot Desa Kalang Semanding sepakat menjalin kerjasama.

Dijelaskan oleh Suyitno (35), salah satu tawaran menggiurkan dan mampu menarik minat petani sehingga sepakat bekerjasama untuk menanam jagung jenis Pioneer adalah harga beli dari perusahaan senilai Rp. 2.900,-/Kg. "Awalnya petani enggan bekerja sama namun setelah ada tawaran harga Rp 2.900,- perkilogram, akhirnya petani mulai menanam jagung Pioneer tersebut,” kata ketua kelompok tani jagung Pioneer ini Kamis (6/11) siang.

Akibat kondisi tanaman jagung yang tidak memuaskan karena tidak dapat berbuah, sebagian besar petani enggan memanen jagungnya. Menurut mereka, hasil panen yang didapatkan tidak sesuai dengan biaya produksi yang sudah di keluarkan. ”Namun ternyata biaya produksi cukup besar dan jagung tidak memberi buah yang memuaskan, akhirnya petani rugi besar." Lanjut pria berputra 3 ini di kediamannya.

Suyitno menjelaskan, kerugian yang diterima petani terbilang cukup besar. Pasalnya, selain membutuhkan biaya produksi cukup besar, jagung jenis Pioneer yang mereka tanam juga membutuhkan perawatan yang rumit karena rentan dengan hama ulat.

”Seharusnya yang diberikan Pioneer jenis S namun ternyata jenis M, ini tidak sesuai sampel, sehingga kami para petani merasa dijadikan sebagai kelinci percobaan,” tandas petani yang juga ahli bikin gigi ini dengan nada kecewa.

Selain harus menanggung kerugian dari gagal panen tanaman jagung, petani setempat juga terbebani dengan keharusan mengembalikan dana kredit kepada perusahaan. Dalam salah kesepakatan antara PT Dupont Indonesia dengan petani, setiap hektar lahan pertanian yang ditanami jagung jenis Pioneer mendapatkan pinjaman tanpa bunga sebesar Rp. 3,5 juta. Pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan saat masa panen.

"Menurut saya, karena petani sudah mengeluarkan banyak biayanya dan sudah jelas merugi, perusahaan diharapkan secara formalitas membebaskan beban pinjaman dan memberikan kompensasi dari kerugian yang telah ditanggung petani." Tandas Suryono, petani jagung yang juga perangkat Desa Kalangsemanding.

Ia menambahkan, akibat kondisi ini beberapa petani merasa enggan untuk menanam kembali jenis jagung yang sudah membawa kerugian bagi mereka.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Suhardy, saat dikonfirmasi menyatakan tidak begitu memahami klausul perjanjian antara petani dengan PT Dupont Indonesia. ”Yang saya tahu, itu adalah komitmen perusahaan dengan petani. Kalau memang ada masalah ya harus diselesaikan diantara meraka,” kata Suhardy. Sumber http://lakpesdamjombang.org/

47% PEMILIH GOLPUT PADA PUTARAN KE DUA

Narishakti-jombang. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di Provinsi Jawa Timur meningkat. Sebanyak 47% dari 29 juta pemilih tidak menggunakan hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur putaran II, Selasa (4/11).

Adam Kamil dari Lembaga Survei Indonesia mengatakan, tingginya jumlah golput hampir merata di seluruh Jatim. Misalnya di Kota Batu, Malang, pada Pilkada putaran pertama partisipasi pemilih mencapai 70,24%, namun pada putaran II hanya sekitar 60%. " Satu-satunya wilayah yang mengalami kenaikan partisipasi pemilih adalah kawasan Malang Raya, yakni dari 39% pada putaran I menjadi 50% pada putaran II."

Menurut Adam, keengganan warga menggunakan hak pilih disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, kejenuhan, minimnya sosialisasi KPU, dan minimnya tingkat pengenalan warga terhadap sosok calon gubernur. "Sebagai contoh, di Kota Madiun masyarakat harus memilih tiga kali, yakni Pilgub putaran I, Pilwali (Pemilihan Wali Kota), dan Pilgub putaran II. Selain itu, kinerja KPU Jatim juga tidak maksimal dalam mensosialisasikan pilgub."

Di tempat terpisah, anggota KPUD Jatim Arif Budiman mengaku pesimistis dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub putaran II. Menurut dia, minimnya partisipasi pemilih karena banyak TKI asal Jatim yang tidak menggunakan hak suara. Dia juga mengakui tidak maksimalnya sosialisasi. "Waktunya pendek sekali, sehingga kami hanya mengoptimalkan kemampuan yang ada," ujar Arif.

Berdasarkan hasil penghitungan cepat (quick count) beberapa lembaga survei seperti LSI, LSN, SSC, dan Puskaptis, pasangan Khofifah Indar Parawansa - Mudjiono (Kaji) unggul dibandingkan pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf (Karsa), dengan rata-rata perolehan suara 50,6% berbanding 49,3%. Hanya Pusat Studi Demokrasi dan HAM Universitas Airlangga yang melansir hasil survei kemenangan pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf dengan perolehan suara 50,1% : 49% Sumber : http://lakpesdamjombang.org/