Minggu, 15 Januari 2012

JAMINAN PERSALINAN; Pelaksanaan Program Bersalin Gratis Agar Transparan

Written by Suara Warga
Monday, 20 June 2011 05:43


Jombang – Kemungkinan terjadinya penyelewengan pada pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Jombang dinilai kecil. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Bahana Bela Binanda, Selasa (14/6) siang.

Sebelumnya, transparansi atas pelaksanaan program Jampersal di Kabupaten Jombang diragukan sejumlah kalangan. “Apakah dana Rp. 3,5 miliyar tersebut tidak akan menguap jika ternyata tidak habis selama satu tahun anggaran ini?” ujar Alfiyah Ashmad dari Narisakti Jombang.

Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jombang Fifi Ekawati mendesak perlunya dilakukan pengawasan agar tidak terjadi double accounting antara Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal sehingga dana tersalur tepat sasaran.

Pentingnya transparansi pada pelaksanaan program bersalin gratis tersebut membuat sejumlah organisasi masyarakat sipil dari Narisakti, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jombang, Lakpesdam NU Jombang, Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), serta INTI Jombang mendesak DPRD Jombang menjalankan fungsi kontrolnya agar tidak ada penyelewengan pada program Jampersal.

DPRD Jamin Tak Ada Penyelewengan
Dihadapan para aktifis organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Warga Jombang, Bela Binanda menjamin adanya transparansi dan tidak terjadinya double accounting antara pengguna Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal. . “Sekecil apapun penyelewengan pasti akan terlihat pada hasil audit BPK. 1 sen pun selisih BPK akan tahu,” ungkapnya.

Untuk menjamin transparansi pelaksanaan program bersalin gratis itu, Bela mempersilahkan berbagai kelompok masyarakat melakukan pendampingan untuk mengawal program Jampersal tersebut. “Soal Transparansi, bukan sekedar dana saja. Namun soal pelayanan dan juga proses perawatan terlaksana dengan baik itu juga yang perlu diawasi.”

Aan Anshori, Manajer Program Lakpesdam NU Jombang mengatakan, sejumlah organisasi masyarakat sipil, LSM dan Ormas di Jombang akan turut aktif melakukan sosialisasi kepada warga dan melakukan pengawasan pada pelaksanaan program Jampersal.

Pihaknya juga berencana membagikan selebaran berupa informasi terkait Jampersal dan akan dicantumkan sejumlah call center puskesmas dan sejumlah telepon penting, termasuk nomor telepon anggota dewan. “Sehingga, masyarakat bisa mendapat penjelasan terkait Jampersal,” ungkapnya.

Program Jampersal merupakan program pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan dan pemeriksaan masa nifas bagi seluruh ibu hamil yang menggunakan fasilitas kesehatan dengan program pembiayaannya ditanggung pemerintah (gratis) bagi seluruh warga, meskipun tidak masuk dalam kuota Jamkesmas atau Jamkesda. Program tersebut merupakan program baru dari Kementerian Kesehatan yang dibiayai APBN dan berlaku sejak 1 April 2011.

Di Jombang, program Jampersal baru bias diberlakukan pada 1 Juni 2011, karena telatnya anggaran dari Pemerintah pusat. Informasi terakhir menyebutkan, anggaran untuk program bersalin gratis di Kabupaten Jombang mencapai Rp. 3,5 Milyar selama tahun 2011. (Ms/Robiah)

Last Updated on Monday, 20 June 2011 05:45